Tuesday, April 18, 2006

Posisi Geo-Politik

A.4.1. Sejarah Geopolitik Borneo[t1]

Bangsa-bangsa Eropa pertama kali datang ke daerah pesisir Borneo pada permulaan Abad ke -16. Waktu itu mereka menemui beberapa kerajaan Islam yang tersebar, terletak pada lokasi yang strategis untuk mengatur pengangkutan hasi hutan yang datang melalui sungai – sungai besar di Borneo. Bangsa Eropa yang pertama kali datang adalah Ludovico da Varthema dari Italia, yang datang pada tahun 1504 dan tahun 1507. Kemudian bangsa Portugis datang ke Borneo, khususnya ke Brunei. Pada tahun 1521 salah seorang penulis perjalanan terakhir Magellan, yaitu Anton Pigafetta, mengunjungi istana sultan Brunei yang megah. Setelah itu penjajah Spanyol kadang-kadang melakukan perampasan terhadap Brunei dari pangkalannya Filipina.

Dari kontak awal dengan bangsa-bangsa Eropa ini, seluruh pulau ini dikenal sebagai Borneo, nama yang diambil dari kata Brunei. Sedangkan nama Kalimantan berasal dari kata Lamanta (sagu mentah) tetapi kemudian di ubah oleh orang Jawa menjadi Kalimantan yang berarti “sungai yang berbatu mulia”, suatu sebutan bagi pulau ini yang sangat kaya akan emas dan intan (Ave dan King 1986). Para pedagang Eropa yang pertama hanya memperhatilan perdagangan dengan penduduk pesisir. Baru pada abad ke-19 daerah pedalaman juga berada dibawah kontrol bangsa Belanda dan Inggris yang menguasainya sebagai daerah jajahan.

Kapal-kapal perdagangan Belanda singgah di Kepulauan Indonesia pada akhir abad ke-16 dan mulai melakukan pemetaan pulau Borneo. Dalam 200 tahun terakhir selanjutnya perusahaan perdagangan Belanda mencoba untuk memantapkan kehadirannya di Borneo melalui pengontrolan perdagangan emas, intan dan lada, namu usaha ini tidak selalu berhasil. Pada awal tahun 1800-an, Belanda menjalin kerja sama dengan sultan-sultan Banjarmasin, Pontianak dan Sambas, terakhir pada tahun 1840 Belanda berhasil menegakan kedaulatannya di Borneo. Hal ini didorong barangkali oleh kehadiran Inggris di Borneo Utara, terutama Serawak yang diserahkan oleh Sultan Brunei kepada James Brooke pada tahun 1842, yang kemudian berlangsung selama 100 tahun. Pemerintahan ini dikenal dengan “Raja Putih untuk Serawak” sampai Jepang menguasainya pada tahun 1942. Bagian-bagian lain seperti bagian utara dan timur laut Borneo berada dibawah kekuasaan perusahaan perdagangan Inggris. Penjajahan di Borneo ini mendorong pembukaan hutan untuk mendirikan hutan.

Kalimantan Kaya dengan hutan dan dibawahnya terdapat sumber-sumber mineral serta luasnya lahan menjadi daya tarik yang sejak dulu untuk menguasai daerah-daerah dipulau ini. Sampai Sekarang ini Kalimantan di pandang sebagai sumber pendapatan (devisa negara). Dimulai dengan Kayu yaitu menjamurnya perusahaan dan industri kehutanan. Kegiatan ini dibarengi dan dilanjutkan dengan aktivitas pertambangan besar-besaran seperti batu bara dan Emas. Disamping itu sumber Migas menjadi andalan negara pada daerah ini.

Menurunnya atau bangrutnya Industri Kehutanan kemudian pihak luar memandang Kalimantan sebagai sumber lahan dan tentunya sisa-sisa kayu dari HPH yang belum habis di tebang menjadi peluang untuk mengembangkan industri Perkebunan. Baik itu Perkebunan Kelapa Sawit maupun Kebun Kayu.

Secara kolonialisasi, Kalimantan dipandang sebagai tempat yang luas untuk memukimkan penduduk luar ke Pulau ini. Kemudian pada saat kemerdekaan, program seperti ini terus dilanjutkan oleh pemerintah RI yaitu dengan pola transmigrasi.

Banyaknya jenis enemik pada flora & fauna telah menarik pihak-pihak lain untuk melakukan kegiatan Konservasi. Hal ini menyebabkan banyaknya negara-negara luar maupun lembaga konservasi tertarik datang ke Kalimantan untuk melakukan kegiatan pengelolaan konservasi pada kawasan-kawasan tersebut, baik itu untuk kepentingan konservasi murni atau ada agenda lain. Karena belakangan ini isu konservasi terutama penyelamantan satwa dan penjualan karbon dinilai sebagai sesuatu yang ”menghasilkan”

A.4.2. Potensi Kalimantan menurut cara pandang kepentingan politik regional, nasional dan Internasional (BIM-PEAGA, Kesepakatan Gubernur dll)

Pulau Kalimantan memiliki dipandang sebagai prime-mover pengembangan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI)[1]. RTRW Pulau Kalimantan secara regional dirancang untuk mengakomodasikan kebijakan-kebijakan pengembangan KTI agar berbagai upaya pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor dapat berjalan secara serasi, selaras, saling menguatkan (sinergis), dan dapat memberikan multiplier effect yang besar bagi kawasan-kawasan di sekitarnya.

Berdasarkan arah pengembangan RTRW Nasional telah disusun 7 (tujuh) kebijakan pokok pengembangan KTI, yang juga berlaku untuk pengembangan wilayah Pulau Kalimantan. Adapun 7 (tujuh) kebijakan pokok tersebut yang berlaku untuk wilayah Pulau Kalimantan meliputi :

a. Pembangunan KTI dikembangkan secara terpadu lintas wilayah administrasi dan lintas sektor dengan memanfaatkan RTRWN, RTRW Pulau dan RTRW Propinsi.

b. Pengembangan kawasan-kawasan prioritas dalam rangka percepatan pertumbuhan wilayah KTI (KAPET sebagai unit corporate mandiri ; kawasan cepat tumbuh dan potensial tumbuh ; kawasan KESR BIMP-EAGA melalui peningkatan kerjasama lintas negara) ; serta tanpa melupakan kawasan tertinggal seperti kawasan pesisir dan terisolasi di pedalaman/perbatasan di Kalbar dan Kaltim ; kawasan hulu sungai di Kalteng (Kahayan, Barito, Katingan, Mentaya, Seruya).

c. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai kawasan depan yang dilakukan dengan memadukan pendekatan prosperity dan security, seperti pada kawasan perbatasan Kalbar (Entikong, Nagabadau) dan Kaltim (Nunukan) dengan Negara Bagian Sarawak (Kuching) dan Sabah (Kinabalu).

d. Simpul-simpul utama KTI didorong sebagai pusat/hub ekonomi wilayah Timur Indonesia ke pasar internasional yang didukung oleh pengembangan industri pengolahan. Simpul-simpul utama di Kalimantan yang juga merupakan kota-kota nasional, meliputi : Pontianak, Sampit, Palangkaraya, Banjarmasin, Tarakan, Bontang, Nunukan, Balikpapan, dan Samarinda.

e. Wilayah KTI merupakan sentra pendukung ketahanan pangan nasional yang diarahkan untuk mendukung kebijakan substitusi import bahan pangan. Hal ini dicapai melalui pengembangan pola agroindustri terpadu dengan mengembangkan potensi pertanian skala besar (agriculture estate) yang dilengkapi dengan sistem manajemen modern berbasis teknologi (technology-based farming system), serta memiliki akses ke sentra produksi dan pasar regional/internasional dengan memanfaatkan pelayanan prasarana dan sarana yang tersedia. Kawasan-kawasan strategis yang merupakan sentra produksi tanaman pangan di Pulau Kalimantan, meliputi : di Kalbar (Pontianak dsk, KAPET Sanggau, Singkawang dsk, Ketapang dsk, dan Kapuas Hulu dsk) ; di Kalteng (KAPET DAS Kakab, Sampit dsk, Pangkalan Bun dsk, Buntok dsk, Muara Teweh dsk) ; dan di Kalsel (Banjarmasin Raya dsk, Pahuluan dsk).

f. Wilayah KTI merupakan sentra pengembangan kelautan terpadu dengan memperhatikan peningkatan kemampuan teknologi kelautan dan perikanan secara bertahap ; pemanfaatan sumber daya alam yang belum tergali secara berkelanjutan ; pengembangan tidak terfokus pada kawasan pesisir saja (namun termasuk pula kawasan yang lebih luas, yakni jembatan menuju pasar dunia). Dalam hal ini, laut merupakan alat pengawal dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan NKRI. Sentra-sentra pengembangan kelautan di Pulau Kalimantan meliputi : di Kalbar (KL Ketapang dsk dan KL Natuna dsk) ; di Kalteng (KL Kuala Pembuang dsk) ; di Kalsel (KL Pulau Laut dsk) ; di Kaltim (KL Bontang).

g. Wilayah KTI merupakan sentra pengembangan potensi sumber daya alam yang berorientasi ekspor, dengan tetap mendorong peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Kalimantan Barat terletak dan dilalui garis Khatulistiwa dan berbatasan dengan Malaysia (Sarawak), sebelah Selatan dengan Laut Jawa, sebelah Barat dengan Selat Karimata dan di sebelah Timur dengan Prop. Kaltim & KalTeng. Kondisi Kalimantan sangatlah diperebutkan dan banyak pihak-pihak yang menganggap dirinya sangat berkepentingan dalam melakukan pembangunan dan pengembangan di Kalimantan yang sifat eksploitatif. Ini dapat dilihat dari berbagai Forum kesepakatan yang telah dibuat oleh pemerintah/Negara, guna memudahkan akses dan menjalin kerjasama dalam membangunan kawasan yang bertaraf internasional. Dari kepentingan regional sendiri, Kalbar merupakan salah satu dan juga satu-satunya pintu masuk untuk berhubungan dengan Negara satu rumpun diatas pulau Kalimantan yang masih masuk ke dalam kesatuan Pulau Borneo. Dengan kondisi demikian dibuat suatu kerjasama Sosek Malindo yang berkeinginan dalam berinvestasi di wilayah Kalimantan investor dari Malaysia & Brunei dapat dengan mudah masuk dan melakukan kegiatan eksploitasi atas kepentingan dan kesatuan region Boreno. Selain itu juga dalam menjaga pembangunan serta persatuan & kesatuan bangsa, pemerintah membentuk suatu program KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) yang lebih dititk beratkan pada pengembangan kawasan di belah Timur dengan membangun kegiatan ekonomi seperti perkebunan skala besar, pertambangan serta kehutanan.

Dari politik nasional Indonesia dan internasional, kawasan Kalimantan sangatlah berpotensi dalam menjaga persatuan dan kesatuan kawasan Indonesia, dimana merupakan perbatasan secara langsung baik itu darat maupun air/laut. Ini memungkinkan banyaknya dibangun pos-pos militer maupun polisi untuk mengantisipasi serangan dari luar katanya pemberontak. Memang hal ini berlebihan, mungkin karena sejarah perjuangan masyarakat Kalimantan dalam memerdekakan dan merebut hak-haknya sebagai satu kesatuan suku yang mendapatkan pengakuan di nasional maupun internasional. Ini diwujudkan dengan ketakutan pemerintah khususnya pihak keamanan, dengan alasan menjaga stabilitas nasional dari indikasi munculnya kembali Peraku (Pergerakan Rakyat Kalimantan Utara) yan memang berlokasi di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Di dalam perekonomian Borneo (Indonesia, Brunai, Sarawak), jalur Kalimantan Barat merupakan jalur yang sangat potensial untuk berhubungan dengan selat terpadat (Selat Malaka) sebagai jalur transportasi laut terpadat. Selain itu juga di dalam pengembangan melalui darat Kalimantan Barat menjadikan sentra segitiga Emas (Kalbar-Serawak-Brunai) dalam memenuhi kebutuhan pengembangan & pembangunan perekonomian di 3 wilayah tersebut.

Jadi sangatlah wajar, apabila Kalimantan Barat tersebut bisa dibilang lebih berbeda dari Kalimantan lainnya (KalTim, Kalsel, Kalteng), mengapa demikian karena dari segi social budaya sangatlah kental dipengaruhi oleh budaya Melayu dan menjadi penopang jalur lalulintas barang komoditi ke luar negeri melalui Laut Cina Selatan langsung.

Kesepakatan Gubernur Kalimantan :

Atas inisiatif Pemerintah Propinsi se-Kalimantan, pada tanggal 31 Mei 2002 di Jakarta yang baru lalu telah dilakukan penandatanganan Kesepakatan Kerjasama antara Depkimpraswil dengan Pemerintah Propinsi se-Kalimantan, untuk perwujudan tata ruang pulau Kalimantan. Dalam kaitan ini, peran Depkimpraswil adalah memberikan fasilitasi penataan ruang wilayah pulau agar percepatan pembangunan Pulau Kalimantan sebagai bagian dari agenda nasional untuk percepatan KTI dan pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dapat dicapai. Apabila dikaitkan dengan rencana pembangunan transportasi jalan rel, maka RTRW Pulau diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai landasan pelaksanaan prinsip sinergitas pembangunan dan pengelolaan kompetisi (managed competition) untuk mencapai kesepakatan atas pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi jalan rel, serta sekaligus meminimalkan terjadinya potensi konflik lintas wilayah dan lintas sektor.









BOX: Perjanjian Perdagangan Lintas-Batas Indonesia Malaysia 1970-1991

Pada tahun 1970 (Kabupaten Bulungan), telah diatur perdagangan lintas batas antar Negara Indonesia dan Kerajaan Malaysia ditandatangani pada 24 Agustus 1970, sebagai pelaksanaan dari pasal IX Basic Agreement on Border Crossing (26 Mei 1967) dan merupakan pelaksanaan dari Basic Agreement on Trade and Economic Relation. Ketentuan perjanjian tersebut mengatur:

1. Perdagangan lintas-batas hanya dapat dilakukan oleh penduduk di daerah perbatasan dan memiliki Pas Lintas Batas (PLB) dengan nilai barang yang dibawa tidak melebihi 600 dolar Malaysia per bulan.

2. Untuk perdagangan melalui lautan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kapal motor tidak melebihi 20 meter kubik dan nilai barang tidak melebihi 600 dolar Malaysia untuk setiap perahu dalam satu kali pelayaran.

3. Barang yang diuperjualbelikan antara lain: dari Indonesia: hasil pertanian dan hasil bumi di daerah perbatasan – tidak termasuk minyak mineral dan biji tambang – dan dari Malaysia barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari/ konsumsi, peralatan dan perlengkapan industri dalam daerah perbatasan Indonesia.

Pada tanggal 12 Mei 1984 ditandatangani Persetujuan Lintas-Batas Indonesia – Malaysia yang mengatur ketentuan baru, yaitu syarat-syarat pelintas batas yang diperbolehkan keluar / masuk daerah Indonesia – Malaysia. Dalam “Agreement Minutes of The Meeting of The Indonesia-Malaysia Joint Commission on Trade” di Jakarta 1 – 2 April 1986, staf senior kedua negara berusaha untuk menyepakati ddinaikannya nilai barang yang dapat dibawa melalui perbatasan dari 600 dolar Malaysia menjadi 3.000 dolar Malaysia per bulan/ orang.

Pada tahun 1989, Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan Kerajaan Negara bagian Sabah melakukan kesepakatan mengenai Record Of Agreement (ROA) sebagai landasan dari kerjasama yang akan dilaksanakan bersama. Pada tahun 1991, Sabah Kalimantan Timur sepakat membentuk Joint Working Commite (JWC) untuk menyusun Letter Of Intent (LOI) dan Memorandum Of Understanding (MOU) bidang sosial ekonomi. Konsep LOI dan MOU diatas telah disetujui oleh Pemerintah Pusat Indonesia di Jakarta, tetapi sebaliknya Pemerintah Kerajaan Federal Malaysia tidak menyetujui karena masalah politik intern Malaysia. Pada saat yang sama, menurut Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (1991) Warga Negara Indonesia di Sabah Malaysia diperkirakan sebesar 300 ribu orang yang bekerja diberbagai bidang, mulai bekerja di perkebunan kelapa sawit, pembantu rumah tangga, pelayan toko, buruh bangunan, wanita tuna susila, menganggur karena ikut keluarga. Mereka berasal dari Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, NTT, Kalsel, Kaltim dan NTB.

Pada putaran diskusi kedua negara dilanjutkan, pada tahun 1995 pada sidang ke 39 tanggal 11 – 14 Oktober 1995 dan sidang GBC Malaysia ke 24 tanggal 9 Januari 1996 tentang Keputusan Resmi pembentukasn JKK/KK (Kelompok Kerja) Sosial Ekonomi (Sosek) Malindo Peringkat Negeri Sabah/ Daerah Kaltim. Pada putaran sidang ke 8 KK/JKK Sosek Malindo Tingkat Daerah Kaltim Peringkat Negeri Sabah Tanggal 5 – 7 Agustus di Surabaya Jawa Timur. Pada putaran Sidang ke 21 KK/JKK Sosek Malindo Tingkat Pusat tanggal 10 – 11 September 2004 di Solo Jawa Tengah, kemudian rapat teknis Sosesk Malindo Tingkat Daerah Kaltim/Peringkat Negeri Sabah dan Pertemuan Sidang Segi Empat Sosesk Malindo Kalimantan Timur – Sabah – Serawak – Kalimantan Barat di Hotel Bina Kutai Balikpapan tanggal 11 – 14 Juli 2004. Tujuan sidang putaran Balikpapan tahun 2004, adalah: 1) Merumuskan kebijakan yang ditempouh dalam kerjasama Bilateral Indonesia Malaysia, khususnya kerjasama KK/JKK Pembangunan Sosio – Ekonomi Perbatasan, 2) Melakukan evaluasi kesepakatan yang telah diambil dalam pertemuan sebelumnya, baik tingkat Daerah/Negeri maupun tingkjat Pusat dan penyempurnaan kebijaksanaan dalm meningkatkan pelaksanaan kedua Daerah/ Negeri. Pembahasdanb sidang putaran Balikpapan adalah: 1) Pembangunan Pos Lintas batas Darat – Laut, 2) Penanggulangan Penyelundupan, 3) Sosial Budaya, 4) Pendidikan dan 5) Kesehatan, disamping itu proposal program kerjasama Kalimantan Timur – Serawak. Proses putaran sidang-sidang tidak banyak merndapat hasil yang diharapkan bagi perbaikan sektor industri kehutanan dan perdagangan di Indonesia, karena proses penyelundupan kayu dan barang konsumsi terus berlanjut.

A.4.3. Kepentingan Proyek Kerja Internasional, Lembaga Keuangan Internasional (WB, ADB, IMF dll)

Dikalimantan tengah untuk proyek bersama WB di lakukan pada Program Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sudah dilakukan pada tahun 2001 yang meliputi beberapa kabupaten yaitu katingan,KOTIM dan Seruyan (tidak ada data)

Berdasarkan RTRWP 2003(hasil revisi) terdapat rencana pembuatan jalan antara Tumbang samba (katingan)dengan Nanga bulik atas usulan JICA (tidak ada data)

A.4.4. Kekuatan Politik Pemerintahan (Partai di DPRD & Pimpinan Daerah)

Partai Politik Pemenang Pemilu

Berdasarkan hasil pemilu tahun 2004 di Kaimantan Tengah,dari 24 partai politik peserta pemilu,11 partai politik yang memperoleh suara terbanyak. Untuk DPRD Propinsi adalah : Partai Golkar 25,99%,PDIP sebesar 20,63%,PPP sebesar 7,84%, partai Demokrat sebesar 7,52%,PAN sebesar 6,18%,PKB sebesar 4,29%,PBR sebesar 3,87%,PKS sebesar 3,15%,PBB sebesar 3,05%, PDS sebesar 2,92%. Sedangkan untuk paratipartai lainnya jumlah suara yang dikumpulkan atau diperoleh tidak lebih dari 25 suara atau 2% dari total jumlah pemilih sebesar 868.067 orang (KTDA 04).

Di empat kabupaten (Katingan,GUMAS,MURA dan BARUT) pada pemilihan umum tahun 2004 yang lalu suara tebanyak di peroleh oleh PDIP. Begitu juga halnya dengan pemilihan untuk anggota DPRD kota dan Kabupaten. Untuk daerah Kabupaten KOBAR,KOTIM,Kapuas,BARSEL,Pulang Pisau,BARTIM dan Palangkaraya sura terbanyak diperoleh oleh Partai GOLKAR. Kekuatan politik di pemerintahan Kabupaten dan kota lebih banyak di dominasi dan di dukung oleh partai besar seperti PDIP dan GOLKAR. (tabel hasil pemilu 2004)

Di Kalimantan Selatan, Partai – partai lama seperti Gorkar, PPP dan PDI Perjuangan menguasai seluruh Kabupaten di Kalsel pada posisi 3 Besar. Hanya beberapa daerah partai baru seperti PKS dan PKB bisa memenangkan Pemilu (lihat tabel hasil pemilu).

Di Kabupaten Pasir, Dilihat dari unsur yang duduk dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Pasir periode 2004 - 2009 jumlah anggota dewan sebanyak 25 orang yang terdiri dari 3 fraksi, yaitu fraksi Partai Golkar (11), fraksi Partai Persatuan Pembangunan (7), dan fraksi Ukhuwah (6)[2]

Di Kabupaten Kutai Barat yang merupakan wilayah Administrasi dari GB Meratus dan Muller unsur yang duduk dalam keanggaotaan Dewan Perwa-kilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2003 sebanyak 25 orang. Dimana 12 Anggota DPRD merupakan wakil dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 6 orang berasal dari Partai Golongan Karya (GOLKAR), 3 orang berasal dari TNI/POLRI dan untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), PDKB dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB masing-masing) sebanyak 1 orang.

Pimpinan Daerah Pada Pilkada

Berdasarkan hasil Pilkada dengan melihat pemimpin (Bupati) yang masih bertarung dan memenangkan Pilkada ada 13 bupati sedangkan bupati baru hanya berjumlah 8. Kebanyakan kabupaten yang berada dikawasan Green Belt adalah bupati lama dan di calonkan oleh partai-partai lama, sehingga kemungkinan besar pola pembangunan akan masih mengikuti cara-cara dulu yang cendrung eksploitatif. Gambaran pemengan Pilkada dapat dilihat pada peta di bawah ini :


Box :

KESEPAKATAN KESEPAKATAN BERSAMA BERSAMA ANTARA ANTARA GUBERNUR KALIMANTAN

DENGAN BUPATI/ WALIKOTA SE DENGAN BUPATI/ WALIKOTA SE-KALIMANTAN TIMUR

Tanggal 12 Januari 2006

· Pengurangan pengurangan kawasan kawasan budidaya budidaya kehutanan kehutanan yang yang sebelumnya sebelumnya seluas seluas + 9.774.753,19 ha menjadi seluas 9.774.753,19 ha menjadi seluas + 7.653.565,36 ha 7.653.565,36 ha (39 (39,14 14 % ) .

· Penambahan kawasan budidaya non kehutanan yang penambahan kawasan budidaya non kehutanan yang sebelumnya seluas sebelumnya seluas + 5.170.784,60 ha menjadi seluas 5.170.784,60 ha menjadi seluas + 6.520.622,73 ha 6.520.622,73 ha (33,36 %).

· Penambahan kawasan lindung penambahan kawasan lindung termasuk hutan penelitian termasuk hutan penelitian yang sebelumya seluas yang sebelumya seluas + 4.604.972,75 ha menjadi seluas 4.604.972,75 ha menjadi seluas + 4.951.853,64 ha 4.951.853,64 ha (25,33 %).

· Kawasan strategis nasional (radius 5 km sepanjang garis kawasan strategis nasional (radius 5 km sepanjang garis perbatasan negara) seluas perbatasan negara) seluas + 424.516,12 ha 424.516,12 ha (2,17 %) [3]


(2,17 %).



[1] Dari total share PDB wilayah KTI terhadap perekonomian nasional (19%), maka share Pulau Kalimantan adalah yang terbesar (8%), sementara wilayah lainnya seperti Sulawesi (5%), Papua (3%), Nusa Tenggara (1,5%) dan Maluku (1,5%).

[2] Pasir dalam Angka, 2004

[3] Usulan Program Prioritas Tahun 2007 Program Prioritas Tahun 2007 Provinsi Kalimantan Timur, Musrenbangnas April 2006


[t1]Dari Ekologi Kalimatan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home